kolom rempong.

Oleh: Yayat R Cipasang LEMBAGA Penyiaran Komunitas (LPK) khususnya radio komunitas kembali berduka. Sejumlah radio komunitas di Maluku, Jawa Barat, dan Jakarta diberangus. Ada saja alasannya. Khusus untuk di Jakarta, radio komunitas dituding mengganggu spektrum frekeunsi 118 MHz yang digunakan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dasarnya surat Kepala Cabang PT Angkasa Pura II tertanggal 5 Maret 2007. Mendapat surat tersebut Balai Monitoring Frekuensi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi langsung bereaksi. Mereka kembali getol menyisir radio komunitas di sekitar Halim Perdanakusuma. Wilayah yang disisir meliputi Bekasi (Jalan Patriot, Grand Mall Kranji, Jalan HR Sukarna, Pondok Gede, Jatiwaringin, dan Jaticempaka) dan Jakarta Timur (Kalimalang dan Pondok Kelapa). LPK dan Anak Tiri Dari mulai pembahasan draf RUU hingga terbentuknya UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LPK sudah dipandang sebelah mata dan kehadirannya dianggap sebagai penyakit. Saat itu Persatuan R

Oleh: Yayat R Cipasang OJEK memang bukan moda transportasi yang diakui pemerintah DKI Jakarta, sama seperti halnya becak. Namun, keberadaanya kerap dibutuhkan terutama dengan kondisi jalan-jalan utama Jakarta yang macet saban pagi dan sore hari. Ojek sebelumnya hanya beroperasi di perkampungan atau pinggiran Kota Jakarta seperti halnya di Depok, Pondok Gede, Kalimalang, Ciputat, dan Ciledug. Tetapi belakangan, jasa ojek merangsek ke pusat-pusat kota dan jalan-jalan utama. Kini hampir di tiap pintu gerbang perkantoran di Jalan Gatot Subroto, Thamrin, dan Jenderal Sudirman pasti menemukan ojek. Untuk membedakan dengan pengendara sepeda motor lainnya, sepeda motor ojek biasanya berkalung kertas karton bertuliskan: OJEK. Memang banyak yang mengakui, ojek sangat efektif dalam menyiasati kemacetan Jakarta. Namun, keberadaan mereka juga banyak mengganggu keindahan dan keselamatan. Bila Anda sekali-sakali naik bus umum dan hendak turun di halte Benhil (Bendungan Hilir), sudah dapat dipastikan

Oleh: Yayat R Cipasang MUNGKIN terlalu remeh atau sangat berlebihan bila saya meminta calon Gubernur DKI Jakarta yang kini tengah menebar pesona untuk peduli galian di ibu kota ini. Saya pikir juga tidak terlalu populis untuk meminta gubernur peduli terhadap galian yang terkesan sebagai proyek tahunan ini. Tetapi menurut saya, masalah galian di Jakarta ini tidak bisa disepelekan. Bila galian itu di kampung-kampung mungkin tidak masalah. Tetapi bila galian itu di pusat kota seperti di Jalan Gatot Subroto, Sudirman, Thamrin atau di Medan Merdeka, tentu menurut saya sangat bermasalah. Bukankah Jakarta adalah wajah Indonesia? Tentu saja Jakarta yang menjadi etalase Indonesia seharusnya bersih, nyaman dan juga aman. Galian perlu diannggap serius karena selain mengganggu keindahan juga bisa mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Musim galian juga selalu kompak dengan musim hujan. Bagi pekerja galian ini memang menolong karena tanahnya mungkin gembur sehingga mudah digali. Tetapi bagi pengguna

Oleh: Yayat R Cipasang Direktur Program dan Pemberitaan Rully Charmeinto Iswahyudi menyatakan akan melawan bila Dewan Pengawas TVRI memecatnya. DEWAN Pengawas TVRI menonaktifkan Direktur Program dan Pemberitaan Rully Charneianto Iswahyudi melalui surat bernomor 77/Dewas/TVRI teranggal 15 Maret 2007. Rully menyatakan dapat menerima surat penonaktifan. Tetapi bila dipecat, nanti dulu. Bekas produser di Metro TV ini bertekad untuk melawan. “Kalau saya dipecat, maka saya akan menuntut mereka,” kata Rully kepada Situs Berita Rakyat Merdeka kemarin (Jumat, 16/3). Seperti diberitakan sebelumnya, Kamis lalu, ratusan karyawan TVRI memaki-maki dan mengusir direksi dalam sebuah dialog menyusul mosi tidak percaya karyawan yang disampaikan ke Komisi I DPR. Dalam dialog yang dgelar di Auditorium TVRI tersebut, karyawan yang emosional merangsek ke meja direksi dan mengusirnya. Direksi terutama Direktur Pemberitaan Rully dianggap tidak pantas menduduki jabatan tersebut. Rully juga dituduh sewenang-we