Lumpur Lapindo versus Lumpur Sidoarjo

BILA mencermati berita televisi selama hampir lima bulan terakhir ini--seputar pemberitaan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas--muncul dua versi istilah yang menonjol, "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo". 

Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lumpur panas dari PT Lapindo Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie. ANTV dan Lativi lebih memilih istilah "lumpur sidoarjo". Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, TPI, Metro TV, Trans TV dan TV7 menggunakan sebutan "lumpur lapindo". 

Uniknya, TVRI yang selama 32 tahun dituding sebagai organ Orde Baru malah lebih berani menyebut “lumpur panas lapindo”. Bagi sebuah organisasi media, pemilihan istilah itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam melainkan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan motif-motif tertentu. Sebab organisasi media pada dasarnya adalah tempat bertarungnya berbagai wacana. 

News room yang menggunakan istilah "lumpur sidoarjo" atau "lumpur lapindo" masing-masing tentu punya motif dan agenda di balik pelabelan lumpur itu. Pemberian istilah dalam media tidak bebas nilai karena news room tidak steril dari ideologi dan kepentingan. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah pengistilahan itu memihak kelompok tertindas atau mereka yang tidak mempunyai akses ke media atau malah condong ke pemilik modal yang dengan kapitalnya dapat berkuasa dan membuat agenda media sendiri sesuai versinya? 

Analisis Wacana Kritis 

Untuk menelisik sejauhmana pemberitaan dan istilah tersebut berpihak kepada kelompok marjinal atau pemegang kapital dan kekuasaan dapat dibedah dengan menggunakan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis/CDA). 

Analisis ini bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks dengan menghubungkannya pada konteks yang terkait dalam suatu situasi. Roger Fowler dkk. dalam buku karya Eriyanto Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, menyebut bahasa sebagai sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi antara orang yang satu atau kelompok yang lain akan berbeda tergantung pada pengalaman sosial, budaya dan politiknya. 

Kosakata atau istilah tidak semata-mata masalah teknis bahasa tetapi sebagai prakatik ideologi tertentu. Karena itu sudah galib suatu peristiwa yang sama dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Bahasa yang berbeda otomatis akan menghasilkan realitas yang berbeda pula di masyarakat. Ini artinya, frasa atau istilah “lumpur sidoarjo” dan “lumpur lapindo” juga tentu saja akan melahirkan tafsir dan realitas berbeda di masyarakat. 

Kosakata dan Strategi Kehumasan 

Lapindo Brantas adalah milik keluarga Bakrie. Begitu juga ANTV dan Lativi, dua media penyiaran ini juga masuk dalam kelompok usaha Bakrie. Bila melihat latarbelakang kepemilikan dua media itu, orang mudah menduga, pelabelan “lumpur sidoarjo” juga sudah pasti sarat dengan motif dan agenda. Sudah pasti agenda yang menguntungkan kelompok usahanya. 

Istilah “lumpur sidoarjo” adalah kosakata yang dipilih dari sebuah strategi kehumasan yang terstruktural dan terencana. Dalam kehumasan yang diutamakan adalah pencitraan atau image. Sejatinya, label “lumpur sidoarjo” bertujuan menghapus rekam jejak kesalahn PT Lapindo yang kemudian kesalahan itu digiring menjadi masalah dan tanggung jawab Pemda Kabupaten Sidoarjo. Dan penggiringan ini sedikit banyak telah berhasil dengan membuat pemda sibuk harus merelokasi warganya. 

Belakangan lumpur pun bukan lagi menjadi masalah lokal tetapi juga menjadi konsumsi nasional hingga terbentuknya Tim Penanganan Lumpur Nasional. Sebaliknya, media yang menggunakan label “lumpur lapindo” ingin menunjukkan bahwa dalam kasus lumpur panas tersebut yang bersalah dan harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah PT Lapindo Brantas. Media kelompok ini secara substansi lebih memihak kepada kepentingan umum dan rakyat yang tertindas. 

Yang cukup unik adalah Metro TV. Media ini termasuk yang paling gamang dalam memberikan pelabelan kepada lumpur panas tersebut. Di awal-awal, media milik Surya Paloh ini menyebut lumpur panas itu adalah “lumpur porong” namun beberapa bulan kemudian menggunakan istilah “lumpur lapindo”. 

Kegamangan itu sepertinya cukup ruwet. Ketika anchor berbusa-busa menyebut “lumpur porong” tetapi di sisi lain pada teks berjalan dan titel berita tertulis “lumpur lapindo”. Keruwetan ini menunjukkan di news room Metro TV terjadi tarik menarik kepentingan. Atau bila ada ideologi tertentu, sosialisasi ideologi tidak sampai atau mungkin malah terjadi “pembangkangan”. 

Tetapi, orang bisa saja mengaitkannya dengan kepentingan politik dan perkoncoan. Misalnya saja Surya Paloh dan Aburizal Bakrie adalah sama-sama kader Partai Golkar. Tetapi bisa jadi orang melihatnya karena kecenderungan Metro TV yang dinilai sebagian pengamat media lebih “propemerintah”. Kesan-kesan dan kecurigaan yang timbul itu sah-sah saja dalam konteks analisis wacana kritis. 

Kesimpulan 

Kasus lumpur panas juga telah menunjukkan kepada publik bahwa berkelompoknya atau berkongsinya media, baik media cetak atau media penyiaran dalam satu pemegang kapital sangat mengkhawatirkan. Selain berita menjadi seragam yang paling parah produk berita diolah menjadi produk kehumasan yang lebih mementingkan citra daripada substansi. 

Tragisnya, bila pemberitaan itu sengaja digiring untuk membohongi publik! Selain media kelompok Bakrie (ANTV dan Lativi) ada juga kelompok MNC (RCTI, TPI, Global TV, Trijaya FM serta media cetak dan majalah). Kelompok media yang paling anyar adalah Trans TV dan TV7. Suatu saat bisa saja kelompok media ini juga seperti media kelompok Bakrie, bila salah satu perusahaan pemilik modal, direksi atau kroninya bermasalah.

Jakarta, 30 Oktober 2006