Skip to main content

Gubernur Anies Terpapar Toksin Pilkada 2017 dan Pemilu 2019

Foto: Alinea.id

ENTAH sampai kapan warga Jakarta baik yang menetap maupun yang ngontrak atawa yang mukim atau yang cuma numpang kencing dan makan di Jakarta akan berhenti berkelahi di media sosial. Ribut saja tiap hari. Apa nggak capek?

Walaupun jadi buzzer menghasilkan banyak duit bahkan miliaran tapi kan lama-lama capek juga. Lucu juga kan mati dalam status sebagai buzzer. Adakah buzzer husnul khatimah?

Dua anasir yang berseteru diakui adalah bagian dari produk toksin bawaan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019. Toksin itu entah sampai kapan akan terus merusak pikiran para netizen baik yang ideologis maupun yang memang sekadar mengeruk uang.

Sekali-sakali kopi darat kek berantemnya di Monas atau di Lapangan Banteng atau sekalian di GBK biar seru dan jadi tontonan menarik.

Mungkin terlihat brutal tapi sekali-kali mungkin perlu dicoba biar adrenalin dan emosinya tersalurkan. Daripada marah-marah dan nyinyir yang makan hati. Bisa kumat jantungmu.

Tak elok ketika sebagian warga Jakarta tengah berjibaku menyelamatkan diri dan bertahan hidup akibat banjir, sebagian warga lain yang ber-KTP Jakarta yang tengah duduk manis di rumahnya atau dia tengah menyesap kopi di kafe malah memanfaatkan isu banjir sebagai ladang jualan.

Seharusnya banjir itu menyatukan warga Jakarta dan sekitarnya untuk tolong-menolong dan bahu-membahu dengan tidak membedakan asal, suku, agama dan latar belakang apalagi pilihan politik. Kamu sih, mengabaikan cuitan mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim.

Bacalah sejenak. Kan enak kalau sekali-kali membaca cuitan yang bijak dan menyejukkan. Nggak panas terus tiap hari nyalain kompor? "Berdebatlah ketika banjir sudah surut atau sebelum banjir sekalian lebih bagus".

Terus, kalau berdebat pun yang lebih elite sedikit gitu. Misalnya membahas soal Normalisasi vs Naturalisasi untuk Sungai Ciliwung dan 12 aliran sungai lainnya. Ini kan lebih ilmiah dan ada teorinya. Bukunya pun banyak sejak zaman Mbah Coen ketika VOC membangun Batavia.

Ini yang diperdebatkan soal Anies Baswedan tak mengerti soal Kemang dan Kemanggisan-lah. Atau Ahok mulut comberan seperti keruhnya Sungai Ciliwung-lah. Ini perdebatan macam apa? Apa gunanya sekolah keluar negeri, pendidikan tinggi dan juga status sosial lainnya seperti sebutan pakar, politisi, analis, ahli, pengamat. Tidak ada artinya lagi statusmu dan gelar doktormu ketika terjebak pada perdebatan recehan dan ecek-ecek.

Kembali ke soal normalisasi yang diusung Gubernur Ahok, BTP atau suaminya Puput Nastiti memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu juga program naturaliasi kali Ciliwung yang diusung Gubernur Anies Baswedan atawa AnBas juga memiliki kekurangan dan kelebihan.

Intinya Jakarta tidak mungkin bebas banjir. Toh sudah dari sononya dan juga sunatullah. Air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu tidak bisa ditolak.

Sebenarnya kan tinggal dicari jalan tengahnya. Karena baik normalisasi maupun naturalisasi juga sama-sama memakan biaya dan juga pada saatnya akan berdampak pada penggusuran. 

Ahok sudah dikenal sebagai raja tega dengan menggusur warga di bantaran kali dan memindahkannya ke rusunawa tak jauh dari lokasi penggusuran. Tapi di sisi lain juga mengizinkan reklamasi ugal-ugalan di laut Jakarta.

Begitu juga Anies, tidak mungkin naturalisasi berjalan optimal sementara di pinggiran kali Ciliwung sudah tidak ada lagi resapan air karena di sana sudah banyak rumah penduduk dan juga gedung-gedung pencakar langit.

Kalau sudah berdebat secara elegen dan ilmiah dan tidak juga ketemu solusinya serahkan ke ahlinya. Tuh, bejibun di ITB, UI, UGM, atau Trisakti. Di antara mereka banyak yang idealis. Masih banyak yang mencintai ilmu dan profesinya dibanding jadi komprador, buzzer atau proyektor (maksudnya pemain proyek).

Sudahilah, saling menyalahkan. Mulailah dari diri sendiri. Tidak buang sampah sembarangan. Pakailah sedotan dari bambu atau steinles biar tahan lama jangan pakai plastik. Dan, kalau nginap di Puncak apakah beristirahat atau cuma tengok kampung Arab, bawalah makanan yang dibungkus daun pisang atau daun jati jangan bawa mie instan biar nggak ninggalin sampah plastik.

Sederhana kan?


Haluan.co, 6/1/2020

Comments

Popular posts from this blog

Lumpur Lapindo versus Lumpur Sidoarjo

BILA mencermati berita televisi selama hampir lima bulan terakhir ini--seputar pemberitaan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas--muncul dua versi istilah yang menonjol, "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo".  Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lumpur panas dari PT Lapindo Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie. ANTV dan Lativi lebih memilih istilah "lumpur sidoarjo". Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, TPI, Metro TV, Trans TV dan TV7 menggunakan sebutan "lumpur lapindo".  Uniknya, TVRI yang selama 32 tahun dituding sebagai organ Orde Baru malah lebih berani menyebut “lumpur panas lapindo”. Bagi sebuah organisasi media, pemilihan istilah itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam melainkan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan motif-motif tertentu. Sebab organisasi media pada dasarnya adalah tempat bertarungnya berbagai wacana.  News room yang menggunakan istilah ...

Rudiantara atawa Mpok Minah?

Foto: Instagram KETIKA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara memutuskan memblokir sejumlah fitur di beberapa platform media sosial khususnya Facebook, Instagram dan WhatsApp, pikiran saya langsung melayang ke sosok Harmoko, sang menteri penerangan legendaris yang juga berkantor di gedung yang sama. Batin saya langsung berucap. Ehm, Orde Baru kembali! Zaman Orba lebih dikenal sebagai rezim pembredelan. Nah sekarang lebih dikenal sebagai era pemblokiran. Kalau zaman Orba institusi yang dibredel atau dibungkam adalah barang nyata (tangible) seperti koran, tabloid atau majalah. Hasilnya pun sangat nyata: media mati, tidak terbit dan karyawannya kocar-kacir kelayapan menyari pekerjaan baru atau berkompromi dengan rezim menyalin rupa dengan melahirkan media baru. Nah, di zaman internet sekarang yang dikenal era industri 4.0 dan era sosial 5.0, pemblokiran seheroik apapun tidak ada gunanya. Alias tidak efektif. Karena yang diblokir mirip hantu atau mungkin tuyul ataw...

Jeng Susi

Ilustrasi: Radar Sukabumi DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, janda didefinisikan sebagai wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suami.  Ada banyak jenis janda di antaranya janda berhias , yaitu janda yang belum beranak. Selanjutnya ada janda kembang sebutan untuk janda muda yang cantik dan belum beranak.  Berikutnya dikenal janda muda yaitu janda yang usianya masih relatif muda dan terakhir janda tebal , yaitu janda yang kaya dari sisi materi atau dalam istilah anak muda jaman kiwari disebut janda tajir .  Namun entah istilah apa yang cocok untuk para janda yang tergabung dalam Paguyuban Janda Indonesia (PJI), sebuah organisasi yang baru didirikan enam bulan silam itu. Dan para pengurus PJI memang tidak perduli dengan sebutan atau stempel yang akan diberikan masyarakat.  Buat mereka istilah hanya akan memperpanjang kosa kata di kamus dan hanya akan menjadi permainan wacana pengamat sosial yang mencari popularita...