Skip to main content

Bahasa daerah versus nilai rapor


PEKAN ini adalah musim pembagian rapor anak-anak sekolah dasar. Hampir setiap pembagian rapor, mata pelajaran yang umumnya dikeluhkan oleh emak-emak yang umumnya mahmud abas (mama muda anak baru satu), setidaknya ada dua mata pelajaran, matematika dan bahasa daerah. Sudah pasti karena nilainya yang selalu berpredikat buruk dan dianggap mencoreng rapor.

Itu sangat manusiawi. Setiap orang tua pastilah menginginkan nilai anaknya sempurna. Apalagi kalau nilai yang buruk itu adalah bahasa daerah. Orang asli (pituin) saja nilainya jelek apalagi warga pendatang.

Kalau sekolah hanya mengejar nilai keinginan orang tua seperti itu tidaklah salah. Padahal orangtua, sekolah itu tidak semata untuk mendapatkan nilai. Sekolah itu yang utama adalah belajar. Dan belajar itu tidak ada batasnya dari lahir sampai mati dikubur.

Bila orangtua paham bahwa sekolah itu proses belajar, mestinya orangtua tidak risau dan juga tidak panik ketika nilai anaknya jelek atau rendah. Toh mereka sedang belajar dan belajar itu memerlukan proses dan proses belajar seseorang itu ada yang cepat dan ada yang lambat.

Dalam belajar bahasa daerah, mestinya orang tua tidak risau dengan nilai. Pun, sekolah tidak menjadikan pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal yang membebani. Seharusnya malah menyenangkan.

Malah saya menyarankan secara ekstreme, belajar bahasa daerah perlu dibebaskan dari nilai yang berupa angka dibandingkan nilai dan makna sesungguhnya berupa kehidupan dan keberagaman.

Bahasa daerah bukan semata alat atau wahana berkomunikasi tetapi juga dimaknai sebagai kegiatan belajar budaya suatu daerah, etnis atau suku tertentu di Indonesia yang beragam. Dari belajar bahasa daerah akan tercipta saling pengertian yang bersifat empatik sehingga terjalinlah keutuhan sebuah bangsa.

Dalam sebuah perbincangan, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat  Salim Mengga, mengeluhkan tentang semakin minimnya penutur bahasa Mandar, bahasa lokal di Sulawesi Barat. 

Suatu hari dia mengaku meminta seluruh bupati di Sulbar untuk memasukkan pelajaran bahasa Mandar ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah.

“Sangat memprihatinkan. Sudah lama saya mengimbau bupati-bupati untuk memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Penguasaan anak-anak muda akan bahasa lokal sangat rendah sekali. Ini jelas memprihatinkan,” kata Salim Mengga.

Salim Mengga menjelaskan, banyak bahasa-bahasa daerah menunggu ajal. “Itu benar. Saya rasakan di daerah sendiri di Sulbar. Mereka yang mengunakan bahasa mandar kebanyakan orangtua. Anak-anak muda mana?”

Menurut Salim Mengga, kepunahan bahasa daerah merupakan fenomena umum. Di setiap daerah penyebabnya sama. “Tiap hari mereka nonton televisi memakai bahasa Indonesia. Di sekolah bahasa Indonesia. Orangtuanya juga di rumah berkomunikasi memakai bahasa Indonesia. Ditambah lagi dengan serbuan bahasa Inggris dan bahasa lainnya,” ujar pensiunan mayor jenderal ini.

Sayangnya semangat Salim Mengga untuk melestarikan bahasa Mandar tidak mendapat sambutan semestinya dari para kepala daerah. Lucunya, alasan mereka sangat naif. 

“Saya sudah desak kepala-kepala daerah untuk memasukkan bahasa mandar ke dalam muatan lokal. Tapi mereka menjawabnya, susah. Alasannya di Sulbar ada bahasa Bugis, ada bahasa Jawa dan macam alasan lainnya. Saya langsung debat. Itu nggak masalah. Bukan halangan. Anak saya saja sekolah di Jawa Barat dipaksa belajar bahasa Sunda. Awalnya nilainya 3 atau 4. Nggak apa-apa itu,” terangnya.

“Kemudian saya pindah ke Jawa Tengah. Anak saya dipaksa lagi belajar bahasa Jawa karena muatan lokalnya bahasa Jawa. Nggak ada masalah. Memang harus dipaksa,” sambungnya.

Menurut Salim Mengga, bila tidak menguasai bahasa daerah dan tidak bangga dengan identitas primordial sendiri, siapa lagi yang peduli. Identitas kebangsaan itu salah satunya adalah keberagaman dalam bahasa. 

“Kalau kita hanya bisa bahasa Indonesia, keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia tidak ada lagi,” kata Salim Mengga.

Dalam catatan Pusat Bahasa, ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Dalam laporan  UNESCO, setiap 15 hari sekali dari sejumlah bahasa itu akan punah.

Jadi percayalah, para emak-emak yang membiarkan dan mendukung anak-anaknya belajar bahasa daerah, tidaklah sia-sia. Mereka berarti menjadi bagian dari sekelompok orang yang ikut melestarikan bahasa daerah dari kepunahan. Jangan risau dengan nilai karena emak-emak telah menyelamatkan keberagaman dan budaya Indonesia.

Masih tetap mengeluh dengan nilai bahasa daerah anak-anak?


Rilis.id, Sabtu | 20/10/2018 18.10 WIB


Comments

Popular posts from this blog

Bangsa Amnesia: Pers Indonesia Sudah sampai Stupid Dog?

Foto: Istimewa BELAKANGAN ini Indonesia diliputi peristiwa yang memiliki nilai berita serta nilai politik yang sangat tinggi. Ini sebuah rekor, karena sebelumnya Indonesia tidak pernah dibombardir peristiwa yang datang bertubi-tubi.  Kalau pun Indonesia banjir isu biasanya sangat berjarak. Mulai dari peristiwa kenaikan bahan bakar minyak, foto mesum anggota DPR Max Moein, putusan kontroversial pilkada Maluku Utara, blue energy Joko Suprapto, insiden Monas, penangkapan Muchdi Pr dan kontroversi kematian mahasiwa Universitas Nasional di Rumah Sakit Pusat Pertamina, saling tumpang tindih dalam memori bangsa Indonesia pekan-pekan ini.  Isu dan peristiwa ini tentu sangat seksi bagi pers. Media pun meliputnya dari berbagai angle dengan beragam narasumber plus berbagai kepentingan yang menyertainya. Newsroom benar-benar crowded ! Begitu juga pembaca media di Tanah Air.  Isu yang datang bertubi-tubi tersebut tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimbang, merenun...

Rudiantara atawa Mpok Minah?

Foto: Instagram KETIKA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara memutuskan memblokir sejumlah fitur di beberapa platform media sosial khususnya Facebook, Instagram dan WhatsApp, pikiran saya langsung melayang ke sosok Harmoko, sang menteri penerangan legendaris yang juga berkantor di gedung yang sama. Batin saya langsung berucap. Ehm, Orde Baru kembali! Zaman Orba lebih dikenal sebagai rezim pembredelan. Nah sekarang lebih dikenal sebagai era pemblokiran. Kalau zaman Orba institusi yang dibredel atau dibungkam adalah barang nyata (tangible) seperti koran, tabloid atau majalah. Hasilnya pun sangat nyata: media mati, tidak terbit dan karyawannya kocar-kacir kelayapan menyari pekerjaan baru atau berkompromi dengan rezim menyalin rupa dengan melahirkan media baru. Nah, di zaman internet sekarang yang dikenal era industri 4.0 dan era sosial 5.0, pemblokiran seheroik apapun tidak ada gunanya. Alias tidak efektif. Karena yang diblokir mirip hantu atau mungkin tuyul ataw...

Berahi Ibu Dewan

KACA kamar hotel Room 318 yang tingginya bersaing dengan menara milik sebuah bank nasional yang ikonik di sampingnya, berembun. Padahal dalam kondisi normal kaca itu tembus pandang dan aktivitas di kantor sebelah terlihat jelas bila krei tak ditutup. Hujan yang mengguyur Ibu Kota sejak tadi pagi membuat siapapun membeku. Termasuk Ibu Dewan yang sejak pukul 13.00 hingga 16.45 masih telanjang. Keringat penuh berahi yang tumpah dan membasahi sprei putih serta bed cover sempat disingkirkan dengan kaki kekuatan penuh dan terjuntai di samping ranjang sebelah kanan, terpaksa ditarik kembali dengan kaki yang sama. Entah sudah berapa kali telepon genggam berteriak dan bunyi notifikasi Whatsapp yang masuk hampir berselang dua menit. Ibu Dewan lupa mematikan hapenya. Mencoba meregangkan seluruh tubuhnya sambil melenguh seperti kucing betina habis bersetubuh. Ibu Dewan masih merasakan linu di sebagian tubuhnya. Satu botol air mineral 500 ml diteguknya hampir tandas kemudian kembali membanting tub...