Skip to main content

Rudiantara atawa Mpok Minah?

Foto: Instagram
KETIKA
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara memutuskan memblokir sejumlah fitur di beberapa platform media sosial khususnya Facebook, Instagram dan WhatsApp, pikiran saya langsung melayang ke sosok Harmoko, sang menteri penerangan legendaris yang juga berkantor di gedung yang sama.

Batin saya langsung berucap. Ehm, Orde Baru kembali! Zaman Orba lebih dikenal sebagai rezim pembredelan. Nah sekarang lebih dikenal sebagai era pemblokiran.

Kalau zaman Orba institusi yang dibredel atau dibungkam adalah barang nyata (tangible) seperti koran, tabloid atau majalah. Hasilnya pun sangat nyata: media mati, tidak terbit dan karyawannya kocar-kacir kelayapan menyari pekerjaan baru atau berkompromi dengan rezim menyalin rupa dengan melahirkan media baru.

Nah, di zaman internet sekarang yang dikenal era industri 4.0 dan era sosial 5.0, pemblokiran seheroik apapun tidak ada gunanya. Alias tidak efektif. Karena yang diblokir mirip hantu atau mungkin tuyul atawa genderuwo yang tidak tersentuh (intangible).

Ketika Rudiantara lewat jumpa pers di Kantor Menkopolhukam menyatakan pemblokiran, hanya dalam hitungan menit almukarom media sosial langsung memberikan alternatif. Mereka langsung memberikan panduan untuk mengunduh sistem antiblokir gratisan di gawainya masing-masing. Instruksi itu begitu sangat mudah sehingga emak-emak pun yang sehari-hari berkutat di dapur dan sumur bermigrasi ke server VPN dan bercakap ria kembali lewat Telegram.

Justru upaya Rudiantara tersebut kontraproduktif. Pemblokiran yang seharusnya menyelesaikan masalah seperti PT Pegadaian (Persero), justru sebaliknya malah menambah masalah baru.

Pertama, pemblokiran melahirkan perlawanan baru dari masyarakat. Masyarakat jadi lebih kreatif mencari cara untuk menembus hadangan pemerintah misalnya dengan mengunduh program gratisan.

Kedua, program literasi pemerintah gagal. Pemblokiran tujuannya untuk membendung informasi negatif dan juga hoaks. Justru hoaks bukan malah berkurang tapi justru berlipat-lipat lonjakannya. 

Masyarakat menumpahkan kemarahannya dengan terus mengumbar hoaks dan kebencian. Awalnya berharap masyarakat dapat mengerem atau lebih bijak, malah yang lahir antipati.

Ketiga, menciptakan musuh baru. Rudiantara dengan memblokir medsos justru malah menambah pembenci baru. Selain dari kalangan masyarakat pada umumnya pemblokiran juga membuat wartawan khususnya sangat terganggu.

Rudiantara karena bukan berlatar belakang wartawan (mungkin) juga mendapat masukan dari staf khusus yang kuled, tidak mengerti bahwa jurnalis daring selama ini sangat terbantu dalam menulis, mengedit dan juga mengirim foto dan video ke newsroom mengandalkan WhatsApp.

Keempat, pemblokiran semakin menelanjangi kebijakan newsroom media arus utama (mainstream). Rudiantara menyebut pemblokiran juga bertujuan untuk mengarahkan agar masyarakat kembali ke jalan yang benar dengan mempercayai media arus utama.

Justru sebaliknya. Anjuran itu direspons terbalik. Pemblokiran telah menampakkan secara telanjang tabiat buruk media besar, media yang mengaku terpercaya. Media besar itu justru yang telah menyensor dirinya sendiri sehingga hak publik untuk mengetahui kejadian atau peristiwa sebenarnya tidak terpenuhi.

Lagi-lagi publik terpuaskan keingintahuannya dari media sosial. Media besar tidak mungkin dapat memberitakan ketika berserakan peluru tajam sampai diketahui ke jenis dan ukurannya. Begitu juga publik mengetahui jumlah korban dan seorang bocah yang dikeroyok aparat hingga tewas, semuanya dari medsos. Jadi dengan sendirinya media arus utama tidak lagi dipercaya publik. 

Kelima, pemblokiran justru merusak visi dan misi andalan calon Presiden 01 Jokowi yang sangat mengagungkan pertumbuhan dari ekonomi digital. Pemblokiran justru membuat UMKM dan belanja online yang sangat terbantu dengan media sosial mengeluh karena merugi.

Dalam catatan Republikaonline, dari tiga hari pemblokiran mesdos, 21-23 Mei, kerugian belanja daring ditaksir mencapai Rp 681 miliar. Bukan main besarnya.

Justru itulah pemblokiran telah menggagalkan program besar Jokowi yang sangat terobsesi dengan istilah startup, unicorn dan dekacorn sampai ke urusan mobile legends.

Akhirul kalam, belakangan ini lewat media, Rudiantara terus melontarkan permintaan maaf atas kebijakan tidak populisnya memblokir medsos. Kebijakannya yang merugikan UMKM dan juga yang merugikan publik dan juga wartawan.

Kini, Rudiantara tidak lagi disandingkan dengan Harmoko tetapi disejajarkan dengan Mpok Minah, tokoh karakter emak-emak kecentilan dalam sinetron kocak Bajaj Bajuri yang di berbagai tempat dan suasana selalu mengucapkan, "Maaf...!


Times Indonesia, 24 Mei 2019

Comments

Popular posts from this blog

Bangsa Amnesia: Pers Indonesia Sudah sampai Stupid Dog?

Foto: Istimewa BELAKANGAN ini Indonesia diliputi peristiwa yang memiliki nilai berita serta nilai politik yang sangat tinggi. Ini sebuah rekor, karena sebelumnya Indonesia tidak pernah dibombardir peristiwa yang datang bertubi-tubi.  Kalau pun Indonesia banjir isu biasanya sangat berjarak. Mulai dari peristiwa kenaikan bahan bakar minyak, foto mesum anggota DPR Max Moein, putusan kontroversial pilkada Maluku Utara, blue energy Joko Suprapto, insiden Monas, penangkapan Muchdi Pr dan kontroversi kematian mahasiwa Universitas Nasional di Rumah Sakit Pusat Pertamina, saling tumpang tindih dalam memori bangsa Indonesia pekan-pekan ini.  Isu dan peristiwa ini tentu sangat seksi bagi pers. Media pun meliputnya dari berbagai angle dengan beragam narasumber plus berbagai kepentingan yang menyertainya. Newsroom benar-benar crowded ! Begitu juga pembaca media di Tanah Air.  Isu yang datang bertubi-tubi tersebut tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimbang, merenun...

Lumpur Lapindo versus Lumpur Sidoarjo

BILA mencermati berita televisi selama hampir lima bulan terakhir ini--seputar pemberitaan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas--muncul dua versi istilah yang menonjol, "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo".  Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lumpur panas dari PT Lapindo Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie. ANTV dan Lativi lebih memilih istilah "lumpur sidoarjo". Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, TPI, Metro TV, Trans TV dan TV7 menggunakan sebutan "lumpur lapindo".  Uniknya, TVRI yang selama 32 tahun dituding sebagai organ Orde Baru malah lebih berani menyebut “lumpur panas lapindo”. Bagi sebuah organisasi media, pemilihan istilah itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam melainkan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan motif-motif tertentu. Sebab organisasi media pada dasarnya adalah tempat bertarungnya berbagai wacana.  News room yang menggunakan istilah ...

Kerumunan cebong dan gerombolan kadrun dalam kolam hiperealitas

 Karikatur: Jabarnews SAYA , awalnya termasuk yang tidak yakin para saudagar China kelompok yang kena imbas daya beli masyarakat yang terus merosot, kendati untuk soal ini Presiden Jokowi membantahnya dengan argumen statistiknya. Karena yang berteriak lantang Fadli Zon, dari partai yang selalu dianggap susah move on, apa saja yang dikemukakan wakil ketua DPR tersebut diangggap hoaks atau noise. Rupanya Pak Presiden tidak percaya ruko-ruko di Mangga Dua yang pernah jaya pada masanya, kini tanpa penghuni dan minim aktivitas. Dan mungkin sebentar lagi menjadi tempat syuting film horor, atau tempat uji nyali dunia lain. Kendati saya pun dulu ke Mangga Dua bukan membeli barang elektronika melainkan berburu film-film yang dibintangi Asia Carrera, Tera Patrick atau Chanel Preston (maaf hanya orang pada masanya yang tahu). Kawasan perniagaan yang melegenda itu menjadi kesepian bukan lantaran dijarah seperti tahun 97/98 melainkan sepi pengunjung dan pembeli. Sungguh tragis. Saya juga merasa...