Skip to main content

Piala presiden tanpa aroma presiden

Ilustrasi: Liputan6.com

SEJUMLAH
media daring mengabarkan, pertandingan final Piala Presiden 2019 yang memaksa Liga 1-- kasta tertinggi sepakbola nasional -- tertunda, tidak akan dihadiri Presiden Jokowi. Sejatinya, pemberian piala yang dibuat khusus, kayu spesial dan diukir oleh seniman itu akan menjadi ajang penampilan  paripurna Jokowi cum petahana Pilpres 2019.

Awalnya, hari ini agenda Jokowi akan menggelar kampanye di Madiun, Nganjuk dan juga pamuncaknya memberikan piala  pada kampiun Piala Presiden 2019 yang mempertemukan dua kubu yang kerap berseteru, Arema FC Malang dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan.

Dari segi jumlah penonton pertandingan Arema FC dan Persebaya sangat ideal untuk 'kampanye'. Aremania dan Bonek yang jumlah penonton fanatiknya sampai ratusan juta bisa dikapitalisasi untuk tujuan popularitas dan elektabilitas.

Namun, modal itu sepertinya tidak dimanfaatkan oleh Jokowi. Entah apa alasannya. 

Final Piala Presiden 2019 antara Arema FC versus Persebaya adalah final ideal. Sama idealnya final antara Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Pertandingan antara Arema FC dan Persebaya tidak hanya disaksikan langsung penonton fanatiknya tetapi disebarluaskan televisi ke seluruh penjuru Tanah Air. Artinya secara magnitude, pertandingan ini memiliki covering yang dahsyat.

Dua momen penting Piala Presiden 2019 tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Jokowi. Pembukaan Piala Presiden 2019 di Stadion Si Jalak Harupat Bandung yang mempertemukan Persib Bandung dan PS Tira-Persikabo Bogor, Sabtu 2 Maret 2019, juga tanpa dihadiri Presiden Jokowi. 

Arkian, spekulasi Jokowi kembali absen dalam final antara Arema FC kontra Persebaya, Jumat 12 April 2019, kian menguat setelah beredar di masyarakat lewat kawat Sekretaris Militer yang ditembuskan kepada lembaga terkait yang menginformasikan Presiden tidak jadi berkunjung ke Madiun, Nganjuk dan Malang.

Piala Presiden tanpa kehadiran Presiden seperti sayur tanpa garam. Kendati di Tanah Air ini banyak presiden, seperti presiden partai politik dan presiden sebuah acara bincang-bincang di televisi, tapi kehadiran Presiden Jokowi sangat dinantikan. Siapa yang akan memberikan Piala Presiden kepada pemenang.

Sangat aneh dan lucu, bila Piala Presiden diberikan kepada pemenang dilakukan oleh Ketua Plt. PSSI atau Ketua Panpel Piala Presiden.

Selain Piala Presiden menjadi tidak berwibawa dan terdegradasi juga sebagai sebuah 'penghinaan' kepada pemenang. Karena Arema FC dan Persebaya tentu bertanding bukan hanya mengejar duit hadiah Rp 3,3 miliar tetapi mereka juga mengejar prestise dan pride.

Kedua kesebelasan yang sudah bertanding susah payah dari tahap penyisihan yang menguras berliter-liter keringat tetapi berakhir antiklimaks. Apa yang bisa dibanggakan? Apa bedanya dengan liga tarkam?

Di Bandung seharusnya Jokowi membuka Piala Presiden. Sayang terlewatkan begitu saja. Seharusnya, ketika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat masuk stadion diteriaki Bobotoh, "Prabowo ...Prabowo...Prabowo!", tidak menjadi rujukan Jokowi untuk tidak hadir. Karena belum tentu Bobotoh akan memeriahkan yel yang sama. Bisa jadi teriakannya, "Dilan...Dilan...Dilan!"

Naam, juga dengan final Presiden 2019 di Stadion Kanjuruhan Aremania belum tentu juga akan meneriakan yel, "Prabowo...Prabowo...Prabowo!" Malah bisa jadi ketika Arema FC menang yel-yel yang diteriakkan Aremania berbalik menjadi, "Jokowi...Jokowi...Jokowi!"


Times Indonesia, 12 April 2019

Comments

Popular posts from this blog

Lumpur Lapindo versus Lumpur Sidoarjo

BILA mencermati berita televisi selama hampir lima bulan terakhir ini--seputar pemberitaan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas--muncul dua versi istilah yang menonjol, "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo".  Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lumpur panas dari PT Lapindo Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie. ANTV dan Lativi lebih memilih istilah "lumpur sidoarjo". Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, TPI, Metro TV, Trans TV dan TV7 menggunakan sebutan "lumpur lapindo".  Uniknya, TVRI yang selama 32 tahun dituding sebagai organ Orde Baru malah lebih berani menyebut “lumpur panas lapindo”. Bagi sebuah organisasi media, pemilihan istilah itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam melainkan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan motif-motif tertentu. Sebab organisasi media pada dasarnya adalah tempat bertarungnya berbagai wacana.  News room yang menggunakan istilah ...

Rudiantara atawa Mpok Minah?

Foto: Instagram KETIKA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara memutuskan memblokir sejumlah fitur di beberapa platform media sosial khususnya Facebook, Instagram dan WhatsApp, pikiran saya langsung melayang ke sosok Harmoko, sang menteri penerangan legendaris yang juga berkantor di gedung yang sama. Batin saya langsung berucap. Ehm, Orde Baru kembali! Zaman Orba lebih dikenal sebagai rezim pembredelan. Nah sekarang lebih dikenal sebagai era pemblokiran. Kalau zaman Orba institusi yang dibredel atau dibungkam adalah barang nyata (tangible) seperti koran, tabloid atau majalah. Hasilnya pun sangat nyata: media mati, tidak terbit dan karyawannya kocar-kacir kelayapan menyari pekerjaan baru atau berkompromi dengan rezim menyalin rupa dengan melahirkan media baru. Nah, di zaman internet sekarang yang dikenal era industri 4.0 dan era sosial 5.0, pemblokiran seheroik apapun tidak ada gunanya. Alias tidak efektif. Karena yang diblokir mirip hantu atau mungkin tuyul ataw...

Jeng Susi

Ilustrasi: Radar Sukabumi DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, janda didefinisikan sebagai wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suami.  Ada banyak jenis janda di antaranya janda berhias , yaitu janda yang belum beranak. Selanjutnya ada janda kembang sebutan untuk janda muda yang cantik dan belum beranak.  Berikutnya dikenal janda muda yaitu janda yang usianya masih relatif muda dan terakhir janda tebal , yaitu janda yang kaya dari sisi materi atau dalam istilah anak muda jaman kiwari disebut janda tajir .  Namun entah istilah apa yang cocok untuk para janda yang tergabung dalam Paguyuban Janda Indonesia (PJI), sebuah organisasi yang baru didirikan enam bulan silam itu. Dan para pengurus PJI memang tidak perduli dengan sebutan atau stempel yang akan diberikan masyarakat.  Buat mereka istilah hanya akan memperpanjang kosa kata di kamus dan hanya akan menjadi permainan wacana pengamat sosial yang mencari popularita...