Skip to main content

Eksil Sunda Melawat ke Tanah Parahyangan

SUATU hari penulis mendapat email dari Supardi Adiwidjaya (66), eksil Sunda di Belanda. Pos eletronik itu tak terlalu panjang tetapi sangat berkesan terutama tentang penegasan ideologi yang dianutnya.

Selama ini penulis mendapat kesan, eksil yang berdiaspora di Belanda, Prancis, Eropa Timur, Kuba atau negara lainnya kerap berpandangan sinis dan provokatif, apalagi bila menyangkut Orde Baru.

Mejeng


"Saya senang sekali membaca dua atikel kritis Anda yang dimuat Pikiran Rakyat Bandung. Saya juga senang membaca tulisan-tulisan di blog Anda," kata Supardi yang kembali mendapat kewarganegaraan Indonesia Selasa, 13 November 2007 pukul 11.00 waktu Belanda.

Tak lama berselang, penulis kembali mendapat pos elektronik yang mengabarkan Supardi bakal berkunjung ke Indonesia. "Saya akan ke Indonesia dua bulan mendatang. Anda mau oleh-oleh apa?" tulisnya.

"Boleh, kalau bekenan saya bawain buku tentang jurnalisme," balas penulis singkat.

Supardi mengaku, secara pribadi adalah "pengikut Bung Karno", tetapi tidak pernah mengkultuskan Sukarno. "Membaca tulisan-tulisan Bung Karno, ambillah apinya, jangan abunya," sarannya. "Artinya kita perlu tahu mengenai tulisan atau pidato Bung Karno dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat itu dengan kekinian," tambahnya.

Doktor sejarah dari Universitas Lomonosov ini mengaku mulai mengagumi Bung Karno ketika duduk di SMP Negeri III di Manggarai, Jakarta Selatan dan kemudian di SMA IV/C Jalan Batu, Gambir, Jakarta Pusat.

Setiap tanggal 17 Agustus para pelajar di Jakarta selalu upacara di depan Istana Merdeka. Bung Karno kerap mengucapkan pidato wejangannya di depan anak-anak sekolah. Apa yang dikatakan Bung Karno ketika itu, Supardi tak satu pun dapat mengingatnya.
"Terus terang saya nggak pernah ingat," ujarnya. "Tapi saya punya rasa simpati kepada Bung Karno bahwa dia itu adalah Presiden Indonesia," tambahnya.

Supardi kecil ke mana-mana selalau membawa rantai seperti jagoan termasuk juga saat ke Istana. Rantai tak membuat Sukarno marah, atau mungkin tak peduli. "Gini-gini waktu kecil dulu pernah ikut-ikutan cross boys, he...he...he...," canda Supardi yang pertama kali menginjakkan kaki ke Moskow, Agustus 1962 pada usia 21 tahun.

Tahun 1961-1962, Supardi gagal masuk AMN (karena psikotesnya tak lulus). Padahal cita-citanya berangkat ke Irian Barat jadi sukarelawan. Tekadnya saat itu membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda.

Namun, nasib bercerita lain. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengirimkan Supardi untuk belajar di luar negeri bersama 1.000 mahasiswa ikatan dinas (Mahid) lainnya. Saat itu Supardi masih kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (UI).

"Saya dikirim ke Uni Soviet padahal saat mendaftar saya memilih sekolah ke Jerman Timur," kata penulis disertasi berjudul "Persatuan Kaum Progresif Indonesia, Syarat Penting untuk Pencapaian Demokrasi dan Kemerdekaan Penuh (1959-1965)" ini.

Saat pecah peristiwa 30 September 1965 di Jakarta, Supardi masih duduk di tingkat tiga. Dan pada 1967 dia sudah menyelesaikan studi master di Universitas Lumumba.

Dari belahan dunia lain itu, Supardi memantau setiap kejadian di Tanah Air. Kesan yang ditangkap, lawan-lawan politik Bung Karno semakin berusaha sekuat tenaga untuk "menghitam"-kan presiden pertama itu.

Supardi, sejatinya mengutuk apa yang disebut Gerakan 30 September (G30S) 1965. Sebab, Dewan Revolusi yang dibentuk pentolan G30S--dengan pemimpinnya Letkol Untung--itu mendemisioner kabinet Soekarno. Ini, artinya mereka melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

"Tetapi saya juga menentang pembantaian massal terhadap orang-orang yang samasekali tidak tahu menahu tentang G30S tanpa proses pengadilan," ujar Supardi yang pernah bekerja di Institute Oriental Studies Moskow ini.

***

Pada akhir 70-an pemerintah Orde Baru memutuskan untuk memugar makam Bung Karno (BK), mengabadikan nama BK dan Bung Hatta untuk Bandar Udara Internasional. BK juga ditetapkan sebagai salah seorang Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Sikap Soeharto tersebut dicerna Supardi dan Mahid lainnya cukup kondusif untuk memutuskan kembali ke Indonesia.

Supardi pun menyatroni Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow untuk mengajukan permintaan mendapatkan izin pulang ke Tanah Air. Berbagai dokumen yang diminta KBRI Moskow diserahkan selengkap-lengkapnya. Tapi harapannya untuk pulang pupus. KBRI menolaknya!

Paspor mahasiswa yang studi di Uni Soviet, dicabut KBRI Moskow pada 1 Agustus 1966. "Bagaimana mereka dituduh lalai melapor, sementara paspor mereka dicabut dan mereka dibiarkan terlunta-lunta dan telantar karena menjadi orang tanpa warga negara alias stateless," tutur Supardi, emosional.

Rezim berubah, paspor Republik Indonesia bernomor P2xxxxx atas nama Achmad Supardi kini dalam genggamannya. Sekarang, kata Supardi, bisa dengan lantang mengaku sebagai warga negara Indonesia. "Meskipun ada yang berpendapat, paspor itu adalah bukti kewarganegaraan bukan bukti kebangsaan," kata Supardi tak ambil pusing.

Secara keseluruhan, kata Supardi, UU/12 Tahun 2006 yang diundangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, adalah produk hukum yang aspiratif dan mencerahkan. Namun, bukan berarti undang-undang tersebut tanpa kritik dari bekas mahasiswa ikatan dinas (Mahid) di zaman Bung Karno ini.

"Eks Mahid bukan kehilangan kewarganegaraan karena tidak melapor ke KBRI setempat lebih dari 5 tahun, melainkan paspor mereka dicabut KBRI di beberapa negara," tutur suami dari wanita Rusia, Tatiana, yang dinikahinya 25 Maret 1971 ini.

***

Selama dua bulan, November-Desember, Supardi yang energetik ini, pulang kampung ke tanah leluhurnya di Tasikmalaya. Selama di Indonesia ia tidak tinggal diam. Sejumlah koleganya di Tanah Air mulai jurnalis, birokrat, bupati, gubernur hingga anggota DPR mengundangnya untuk sebuah pertemuan atau sekadar berilaturahmi.

"Beberapa anggota DPR memang kalau ke Belanda kerap mampir atau menginap di rumah saya di Kota Zaandam," ujar Supardi yang hingga kini menjadi kontributor harian Rakyat Merdeka di Belanda.

wawancara


Baru-baru ini, Supardi juga bertemu dan bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Rumah Dinas Pakuan, Bandung. Pada kesempatan itu Supardi mengabadikan setiap sudut Pakuan dalam bentuk foto.

"Untuk oleh-oleh dibawa ke Belanda," ujar kakek dua cucu ini.

Supardi juga menghadiri pertemuan Eks Mahid yang tergabung dalam Paguyuban Eks Pelajar Indonesia di Ceko/Slowakia (Pepicek) di Jakarta dan Menghadiri Indo Defence Expo and Forum 2008 di Halim Perdanakusuma atas undangan koleganya di Kantor Berita Rusia.

Pada 9 Desember mendatang, pria yang fasih bahasa Rusia dan Belanda ini juga diundang Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) untuk menghadiri Peringatan Pembantaian Rawagede, Karawang. Sebuah sejarah kelam, tragedi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang membantai 432 laki-laki setempat pada 9 Desember 1947 yang mengakibatkan keturunan mereka miskin hingga sekarang.

Di akhir perbincangan, ayah empat anak ini dengan berseloroh mengaku sebagai "Sunda asli". Ibu keturunan Bogor-Serang sedangkan bapak yang pegawai negeri sipil (PNS) berdarah Jampang Kulon, Sukabumi. Supardi besar di Jakarta bersama bibinya lantaran sudah ditinggal kedua orangtuanya saat belia.

"Ari ayeuna mah, di imah teh (Belanda) sareng pun bojo kalih murangkalih teh basa sapopoe basa Rusia (Sekarang di Belanda bersama istri dan anak-anak bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Rusia)," ujar Supardi seolah ingin menunjukkan eksistensinya sebagai Ki Sunda.


Jakarta, 5 Desember 2008

Comments

Popular posts from this blog

Lumpur Lapindo versus Lumpur Sidoarjo

BILA mencermati berita televisi selama hampir lima bulan terakhir ini--seputar pemberitaan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas--muncul dua versi istilah yang menonjol, "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo".  Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lumpur panas dari PT Lapindo Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie. ANTV dan Lativi lebih memilih istilah "lumpur sidoarjo". Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, TPI, Metro TV, Trans TV dan TV7 menggunakan sebutan "lumpur lapindo".  Uniknya, TVRI yang selama 32 tahun dituding sebagai organ Orde Baru malah lebih berani menyebut “lumpur panas lapindo”. Bagi sebuah organisasi media, pemilihan istilah itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam melainkan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan motif-motif tertentu. Sebab organisasi media pada dasarnya adalah tempat bertarungnya berbagai wacana.  News room yang menggunakan istilah ...

Rudiantara atawa Mpok Minah?

Foto: Instagram KETIKA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara memutuskan memblokir sejumlah fitur di beberapa platform media sosial khususnya Facebook, Instagram dan WhatsApp, pikiran saya langsung melayang ke sosok Harmoko, sang menteri penerangan legendaris yang juga berkantor di gedung yang sama. Batin saya langsung berucap. Ehm, Orde Baru kembali! Zaman Orba lebih dikenal sebagai rezim pembredelan. Nah sekarang lebih dikenal sebagai era pemblokiran. Kalau zaman Orba institusi yang dibredel atau dibungkam adalah barang nyata (tangible) seperti koran, tabloid atau majalah. Hasilnya pun sangat nyata: media mati, tidak terbit dan karyawannya kocar-kacir kelayapan menyari pekerjaan baru atau berkompromi dengan rezim menyalin rupa dengan melahirkan media baru. Nah, di zaman internet sekarang yang dikenal era industri 4.0 dan era sosial 5.0, pemblokiran seheroik apapun tidak ada gunanya. Alias tidak efektif. Karena yang diblokir mirip hantu atau mungkin tuyul ataw...

Jeng Susi

Ilustrasi: Radar Sukabumi DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, janda didefinisikan sebagai wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suami.  Ada banyak jenis janda di antaranya janda berhias , yaitu janda yang belum beranak. Selanjutnya ada janda kembang sebutan untuk janda muda yang cantik dan belum beranak.  Berikutnya dikenal janda muda yaitu janda yang usianya masih relatif muda dan terakhir janda tebal , yaitu janda yang kaya dari sisi materi atau dalam istilah anak muda jaman kiwari disebut janda tajir .  Namun entah istilah apa yang cocok untuk para janda yang tergabung dalam Paguyuban Janda Indonesia (PJI), sebuah organisasi yang baru didirikan enam bulan silam itu. Dan para pengurus PJI memang tidak perduli dengan sebutan atau stempel yang akan diberikan masyarakat.  Buat mereka istilah hanya akan memperpanjang kosa kata di kamus dan hanya akan menjadi permainan wacana pengamat sosial yang mencari popularita...