Oleh: Yayat R Cipasang
Penulis lepas dan kini tengah menyelesaikan draf buku “Jurnalis Overdosis”
PERNYATAAN Menko Kesra Aburizal Bakrie yang menyebutkan pers telah membesar-besarkan banjir Jakarta yang ditimpali pembenaran dengan menyebutkan korban banjir masih bisa tersenyum menjadi representasi jiwa pemerintah yang tak berempati pada korban bencana. Padahal dalam sepekan banjir jumlah korban tewas sudah 53 orang.
Aburizal Bakrie saya pikir salah menerjemahkan senyum dan tawa pengungsi. Bisa jadi Aburizal Bakrie benar-benar melihat korban banjir sedang tertawa atau bercanda karena yang dilihat anak-anak yang memang sedang bermain dalam kubangan air. Karena memang dunia anak-anak penuh canda dan tawa. Bisa juga Aburizal Bakrie baik secara langsung atau melalui layar televisi melihat para orangtua yang memang sedang tertawa. Tetapi itu sebenarnya bukan tertawa bahagia tetapi tertawa dalam rangka menghibur diri atau menertawakan nasibnya sendiri.
Tetapi yang jelas, pemerintah masih tetap lamban dan tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Padahal, banjir besar bukan kali ini terjadi tetapi juga banjir serupa pernah terjadi pada Februari 2002.
Pemerintah juga selalu menganggap pemberitaan pers selama ini sebagai hasil dramatisasi. Seandainya ada dramatisasi itu pun tidak mungkin dilakukan semua media. Apalagi media massa besar tidak mungkin mengorbankan citra, reputasi dan kredibilitasnya dengan cara mendramatisasi peristiwa bencana untuk menjual oplah atau mengejar rating.
Empati Pers versus Pemerintah
Pers sebagai alat kontrol memang selalu berbeda tafsir dengan pemerintah dalam cara memandang perstiwa bencana. Pemerintah selalu keukeuh dengan birokrasi dan prosedural. Ini sebaliknya dengan pers yang jurnalisnya bekerja cukup dengan berbekal pesan singkat (SMS) dari kantor redaksi atau newsroom langsung bergerak cepat di lapangan. Pers sangat lincah dan fleksibel. Mungkin karena pers sudah biasa dengan suasanan dan kondisi penuh tekanan bahkan di dunia televisi kecepatan berita dihitung dalam detik.
Kelincahan jurnalis di lapangan menyebabkan empati mereka atas peristiwa bencana sangat tinggi. Ini berbeda dengan birokrasi yang berada di menara gading. Mereka baru bereaksi setelah pers memberitakannya. Malah kadang-kadang pemerintah baru bergerak setelah mendapat kritikan pedas dari masyarakat atau setelah korban banyak berjatuhan.
Di tengah sistem pemerintahan otonomi daerah yang gagap seperti sekarang ini kontrol pers atas peristiwa bencana sangat dibutuhkan. Otonomi hanya di atas kertas sebab pada dasarnya mental pejabat provinsi atau daerah masih tergantung dan hanya menunggu bantuan atau berdalih belum ada koordinasi. Mereka masih terbiasa menunggu instruksi dari atas (top down) seperti di zaman feodal Orde Baru.
Pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta, misalnya, tidak memiliki manajemen banjir kendati dari zaman VOC, ibu kota kerap dilanda banjir. Pers di sini tidak bisa disangkal telah berperan menekan dan mengingatkan pejabat pemerintah agar peduli dengan banjir dan kadang memberikan solusi.
Jiwa Sosial Institusi Pers
Belakangan, empati institusi pers juga tidak saja dibuktikan dengan produk pemberitaan yang banyak memihak korban tetapi juga diwujudkan dalam bentuk nyata. Malah banyak kasus, sebelum bantuan pemerintah masuk bantuan institusi media massa telah masuk paling dulu baik berupa evakuasi awal maupun bantuan dalam bentuk makanan dan sandang.
Beberapa media massa bahkan sudah memiliki lembaga sendiri yang sewaktu-waktu dapat mengeluarkan atau menggalang dana dalam waktu cepat. SCTV memiliki Pundi Amal SCTV, RCTI (RCTI Peduli), Republika (Dompet Duafa Republika), Kompas (Dana Kemanusiaan Kompas) dan Pikiran Rakyat lewat Sumbangan Pembaca “PR”.
Upaya perusahaan pers yang responsif atas peristiwa bencana seperti banjir di Jakarta atau peristiwa tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan bencana lainnya perlu disikapi positif. Abaikan untuk sementara kecurigaan di balik semua bantuan yang dilakukan pers karena sampai sekarang belum ada bukti bahwa bantuan mereka tidak bermanfaat. Saya pikir semuanya bermanfaat. SCTV, Pikiran Rakyat, Grup Femina dan banyak lagi media lainnya mereka tidak hanya membantu korban bencana di Aceh dalam bentuk jangka pendek tetapi juga yang sifatnya jangka panjang. Mereka membantu dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan membangun pesantren dan malah kualitas bangunannya lebih baik dibanding sebelum tsunami menggerus Aceh.
Jiwa sosial media massa adalah bagian dari corporate social responsibility (CSA). Dalam manajemen modern tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dan malah sebuah keharusan dalam tuntutan dunia global. Tanggung jawab sosial selain fungsional juga dengan sendirinya akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Citra atau image sebagai bagian dari media massa dengan sendirinya akan diraih.[]
Jakarta, 9 Februari 2007
=======
Yayat R Cipasang lahir dan dibesarkan di sebuah udik di Priangan Timur, tepatnya di Ciamis, 29 Maret 1973. Menulis kreatif sejak sekolah menengah pertama dan baru berani mempublikasikan tulisan saat kelas tiga sekolah menengah atas di distrik terpencil. Artikel pertama tentang kegiatan sekolah dimuat di Tabloid Mitra Desa (Grup Pikiran Rakyat Bandung) pada 1992. Nafsu menulis tak terbendung saat kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sayang di kampus "Institut Publisistik Bogor" ini penulis tak bertahan karena harus menerima vonis drop out. Semangat menulis tak pernah padam hingga kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (2000). Sejumlah tulisan berupa feature, resensi buku, dan artikel dimuat di Pikiran Rakyat, Waspada, Sinar Harapan, Suara Karya, Berita Buana, Tabloid Wanita Indonesia, Majalah Pantau dan Reader's Digest Indonesia.[kangyayat@gmail.com]
Penulis lepas dan kini tengah menyelesaikan draf buku “Jurnalis Overdosis”
PERNYATAAN Menko Kesra Aburizal Bakrie yang menyebutkan pers telah membesar-besarkan banjir Jakarta yang ditimpali pembenaran dengan menyebutkan korban banjir masih bisa tersenyum menjadi representasi jiwa pemerintah yang tak berempati pada korban bencana. Padahal dalam sepekan banjir jumlah korban tewas sudah 53 orang.
Aburizal Bakrie saya pikir salah menerjemahkan senyum dan tawa pengungsi. Bisa jadi Aburizal Bakrie benar-benar melihat korban banjir sedang tertawa atau bercanda karena yang dilihat anak-anak yang memang sedang bermain dalam kubangan air. Karena memang dunia anak-anak penuh canda dan tawa. Bisa juga Aburizal Bakrie baik secara langsung atau melalui layar televisi melihat para orangtua yang memang sedang tertawa. Tetapi itu sebenarnya bukan tertawa bahagia tetapi tertawa dalam rangka menghibur diri atau menertawakan nasibnya sendiri.
Tetapi yang jelas, pemerintah masih tetap lamban dan tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Padahal, banjir besar bukan kali ini terjadi tetapi juga banjir serupa pernah terjadi pada Februari 2002.
Pemerintah juga selalu menganggap pemberitaan pers selama ini sebagai hasil dramatisasi. Seandainya ada dramatisasi itu pun tidak mungkin dilakukan semua media. Apalagi media massa besar tidak mungkin mengorbankan citra, reputasi dan kredibilitasnya dengan cara mendramatisasi peristiwa bencana untuk menjual oplah atau mengejar rating.
Empati Pers versus Pemerintah
Pers sebagai alat kontrol memang selalu berbeda tafsir dengan pemerintah dalam cara memandang perstiwa bencana. Pemerintah selalu keukeuh dengan birokrasi dan prosedural. Ini sebaliknya dengan pers yang jurnalisnya bekerja cukup dengan berbekal pesan singkat (SMS) dari kantor redaksi atau newsroom langsung bergerak cepat di lapangan. Pers sangat lincah dan fleksibel. Mungkin karena pers sudah biasa dengan suasanan dan kondisi penuh tekanan bahkan di dunia televisi kecepatan berita dihitung dalam detik.
Kelincahan jurnalis di lapangan menyebabkan empati mereka atas peristiwa bencana sangat tinggi. Ini berbeda dengan birokrasi yang berada di menara gading. Mereka baru bereaksi setelah pers memberitakannya. Malah kadang-kadang pemerintah baru bergerak setelah mendapat kritikan pedas dari masyarakat atau setelah korban banyak berjatuhan.
Di tengah sistem pemerintahan otonomi daerah yang gagap seperti sekarang ini kontrol pers atas peristiwa bencana sangat dibutuhkan. Otonomi hanya di atas kertas sebab pada dasarnya mental pejabat provinsi atau daerah masih tergantung dan hanya menunggu bantuan atau berdalih belum ada koordinasi. Mereka masih terbiasa menunggu instruksi dari atas (top down) seperti di zaman feodal Orde Baru.
Pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta, misalnya, tidak memiliki manajemen banjir kendati dari zaman VOC, ibu kota kerap dilanda banjir. Pers di sini tidak bisa disangkal telah berperan menekan dan mengingatkan pejabat pemerintah agar peduli dengan banjir dan kadang memberikan solusi.
Jiwa Sosial Institusi Pers
Belakangan, empati institusi pers juga tidak saja dibuktikan dengan produk pemberitaan yang banyak memihak korban tetapi juga diwujudkan dalam bentuk nyata. Malah banyak kasus, sebelum bantuan pemerintah masuk bantuan institusi media massa telah masuk paling dulu baik berupa evakuasi awal maupun bantuan dalam bentuk makanan dan sandang.
Beberapa media massa bahkan sudah memiliki lembaga sendiri yang sewaktu-waktu dapat mengeluarkan atau menggalang dana dalam waktu cepat. SCTV memiliki Pundi Amal SCTV, RCTI (RCTI Peduli), Republika (Dompet Duafa Republika), Kompas (Dana Kemanusiaan Kompas) dan Pikiran Rakyat lewat Sumbangan Pembaca “PR”.
Upaya perusahaan pers yang responsif atas peristiwa bencana seperti banjir di Jakarta atau peristiwa tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan bencana lainnya perlu disikapi positif. Abaikan untuk sementara kecurigaan di balik semua bantuan yang dilakukan pers karena sampai sekarang belum ada bukti bahwa bantuan mereka tidak bermanfaat. Saya pikir semuanya bermanfaat. SCTV, Pikiran Rakyat, Grup Femina dan banyak lagi media lainnya mereka tidak hanya membantu korban bencana di Aceh dalam bentuk jangka pendek tetapi juga yang sifatnya jangka panjang. Mereka membantu dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan membangun pesantren dan malah kualitas bangunannya lebih baik dibanding sebelum tsunami menggerus Aceh.
Jiwa sosial media massa adalah bagian dari corporate social responsibility (CSA). Dalam manajemen modern tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dan malah sebuah keharusan dalam tuntutan dunia global. Tanggung jawab sosial selain fungsional juga dengan sendirinya akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Citra atau image sebagai bagian dari media massa dengan sendirinya akan diraih.[]
Jakarta, 9 Februari 2007
=======
Yayat R Cipasang lahir dan dibesarkan di sebuah udik di Priangan Timur, tepatnya di Ciamis, 29 Maret 1973. Menulis kreatif sejak sekolah menengah pertama dan baru berani mempublikasikan tulisan saat kelas tiga sekolah menengah atas di distrik terpencil. Artikel pertama tentang kegiatan sekolah dimuat di Tabloid Mitra Desa (Grup Pikiran Rakyat Bandung) pada 1992. Nafsu menulis tak terbendung saat kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sayang di kampus "Institut Publisistik Bogor" ini penulis tak bertahan karena harus menerima vonis drop out. Semangat menulis tak pernah padam hingga kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (2000). Sejumlah tulisan berupa feature, resensi buku, dan artikel dimuat di Pikiran Rakyat, Waspada, Sinar Harapan, Suara Karya, Berita Buana, Tabloid Wanita Indonesia, Majalah Pantau dan Reader's Digest Indonesia.[kangyayat@gmail.com]
Comments
Post a Comment
Anda Berkomentar Maka Saya Ada