Rakyat Merdeka, Jawa Pos dan Berita Bohong

Foto: Shoppe.co.id

“RAKYAT Merdeka Pecat Wartawan yang Membuat Berita Bohong.” Judul berita tersebut dimuat di situs www.rakyatmerdeka.com, edisi 22 Juni 2006. 

Dalam berita itu disebutkan pimpinan Rakyat Merdeka telah memecat wartawannya yang berinisial BF. BF dipecat karena membuat berita bohong di harian milik Grup Jawa Pos itu. BF terbukti membuat berita bohong dalam headline berjudul “Aburizal: Saya Sibuk”, edisi Selasa 20 Juni 2006. 

 Kasus wartawan BF ini terungkap setelah redaksi menerima surat keberatan dari Sekretaris Kementerian Kesejahteraan Rakyat Soetedjo Yuwono. Surat bernomor B 1349/KMK/SES/VI/2006 itu membantah kehadiran wartawan Rakyat Merdeka di kantor Kementerian Kesra pada saat kejadian yang dimaksud. 

 Isu yang dimintai konfirmasi seputar lumpur panas PT Lapindo Brantas yang sebagian besar sahamnya milik keluarga Bakrie. Belakangan, BF seolah-olah mendapat berita hit and run (hasil cegatan) dan kemudian dibuat mejadi berita berjudul “Aburizal: Saya Sibuk”. 

Sang wartawan mengaku terpaksa membuat berita bohong karena takut dianggap tidak berhasil menjalankan tugas dari redaktur. Pengakuan yang lucu sekaligus menggelikan! 

Produk berita bohong di Grup Jawa Pos bukan yang pertama kali terjadi. Kasus terakhir yang membuat heboh adalah skandal wawancara dengan Wan Nooraini Jusoh, istri almarhun gembong teroris Doktor Azahari. 

Dua tulisan berseri berjudul Kasihan, Warga Tak Berdosa Jadi Korban (Senin, 3 Oktober 2005) dan Istri Doakan Azhari Mati Syahid (Kamis 10, November 2005). Kedua hasil wawancara itu ditulis berseri di halam depan Indo Pos dan Jawa Pos. 

Belakangan diketahui kedua wawancara berseri yang berlabel “eksklusif” itu adalah hasil imajinasi dan “karya kreatif” sang reporternya. 

 Kasus ini terungkap setelah pembaca dan para jurnalis curiga karena hanya pewarta Jawa Pos yang “berhasil” mewawancarai Nooraini Jusoh yang diketahui menderita kanker di tenggorokan yang merusak pita suaranya—sudah pasti tak bisa berbicara. Diperkuat lagi oleh sejumlah jurnalis Indonesia yang dikirim ke Malaysia seperti SCTV, Trans TV dan Metro TV. Mereka semuanya tak bisa mewancarai Nooraini Jusoh. 

 Beberapa hari kemudian Pemimpin Redaksi Jawa Pos membuat pernyataan mengejutkan. Meminta maaf! "Tanpa bermaksud membela diri, bukankah hal serupa pernah terjadi pada koran lain, bahkan di negara lain yang sudah memiliki tradisi jurnalistik yang lebih tua dan lebih mapan dibanding dengan kita?" 

Demikian sebagian kutipan permintaan maaf tersebut. Selama ini kasus yang terungkap dalam pers Indonesia secara umum paling hanya pemelintiran berita dan masalah buruknya akurasi. 

Ujung-ujungnya paling pengaduan atau somasi dari sumber berita yang dirugikan dan selanjutnya dapat diselesaikan dengan jalan damai. Namun yang terjadi pada kasus Grup Jawa Pos ini sangat fatal dan sudah mencederai publik. 

Padahal dalam filosopi media, kredibilitas dan akuntabilitas adalah panglima. Kenapa Grup Jawa Pos bisa sampai mengingkari kredibilitas? 

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme (2001) sudah mengingatkan sejumlah pantangan bagi jurnalis. Di antaranya pewarta dilarang menambah atau mengarang apapun; dilarang menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar. 

Selain itu reporter juga diharuskan setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi dalam melakukan reportase dan terakhir rendah hati. 

Begitu juga dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dengan tegas menyatakan: “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” 

Dalam pasal ini berita bohong ditafsirkan sebagai sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam milis jurnalisme ada testimoni menarik dari seorang Candra Malik yang pernah lima tahun bekerja di harian Jawa Pos/Indo Pos. 

Menurut dia pembuatan berita bohong atau kriminalisasi berita sudah bukan rahasia lagi di news room Jawa Pos/Indo Pos alias sudah “tahu sama tahu”. Bahkan sudah pada tahap yang penting “bos senang”. 

Pengakuan ini paling tidak menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di news room Grup Jawa Pos. Saya sebagai orang luar hanya bisa menduga-duga sambil berharap dugaan itu tidak salah. 

Pertama, soal sumber daya manusia. Berita adalah out put dari pikiran dan sikap reporter. Pewarta yang membuat berita bohong integritas kewartawanannya patut diragukan. Kasus ini terjadi, bisa jadi saat perekrutan reporter di Grup Jawa Pos ada tahapan yang salah. 

Buktinya kasus berita bohong ini tidak hanya terjadi satu kali tetapi berulang-ulang. Kedua, rutinitas dan kejenuhan. Secara psikologis rutinitas dan pekerjaan yang terpola akan diikuti kejenuhan. Seseorang yang jenuh akan menulis atau bekerja “pas banderol”. 

Artinya tidak ada usaha dari si reporter untuk memverifikasi serta kemungkinan mengabaikan upaya cek dan ricek lebih tinggi. Belum lagi seperti ditulis pengamat dan praktisi pers Andreas Harsono dalam milis pantau-komunitas bahwa di Grup Jawa Pos seorang reporter minimal membuat tiga berita. 

Dalam penilaian saya, target ini selain memberatkan wartawan juga kontraproduktif dengan kualitas berita. Saking malasnya bisa saja seorang reporter comot sana dan comot sini dari situs mesin pencari dan jadilah sebuah tulisan. Bila kemalasan memuncak: buatlah berita bohong! Sangat fatal! 

Mungkin patut dicontoh kebijakan yang dibuat sebuah koran harian nasional dalam mengakomodasi kejenuhan wartawannya. Bila seorang reporter sudah mencapai tingkat kejenuhan, manajemen koran ini menganjurkan sang reporter untuk memilih cuti, menulis buku dengan biaya dari kantor atau sekolah. 

Solusi ini sungguh menarik karena pada akhirnya akan melahirkan sumber daya yang bagus bagi perusahaan. Ketiga, rendahnya gaji atau pendapatan reporter. Kasus ini memang masalah klasik tetapi cukup menyumbang banyak bagi etos dan kinerja reporter. 

Banyak kasus terjadi, tulisan berkualitas jelek pada umumnya terjadi pada media yang menggaji reporternya sangat rendah. Tentu saja untuk meyakinkan asumsi dan pengamatan secara acak ini perlu pembenaran dan penelitian secara kuantitatif. Keempat, mungkinkah ideologi atau filosopi Grup Jawa Pos salah? 

Selama ini Grup Jawa Pos dikenal cukup ekspansif dan pemberitaannya cenderung bombastis. Koran-koran Grup Jawa Pos menjual headline untuk mendokrak oplah. Begitu juga ketika pada hari libur nasional koran lain tidak terbit, koran yang berada di bawah manajemen Grup Jawa Pos tetap membanjiri pasaran. 

Memang beginilah risiko koran yang mengandalkan pendapatan utamanya dari penjualan oplah, bukan dari iklan. Berita bombastis dan label “eksklusif” menjadi modal utama. Tetapi bila tidak hati-hati berita bombastis, hiperbola dan spekulatif menyeret redaksi pada upaya mengkonstruksi dan merekayasa berita. 

Bisa saja redaksi misalnya memberikan pembenaran toh kasus berita bohong juga masih terjadi di negara-negara yang mempunyai tradisi jurnalistik yang sudah tua dan mapan. 

Memang, di Amerika Serikat saja yang mempunyai tradisi dan teori jurnalisme hebat dan menjadi kiblat, kasus berita bohong masih terjadi. Bila menonton kisah nyata dalam film Shattered Glass (2003), misalnya, kita bisa melihat begitu gilanya seorang Stephen Glass. 

Wartawan berusia 25 tahun ini tidak tanggung-tanggung membuat 27 tulisan yang umumnya laporan utama di majalah The New Republic adalah hasil rekayasa alias bohong. Glass juga dikenal sebagai kontributor untuk Rolling Stone dan The New York Times Magazine. 

Tetapi kasus ini tidak bisa menjadi pembenaran. Dunia pers adalah ladang pengujian kredibilitas, akuntabilitas dan dunia citra. Bila citra, kepercayaan dan akutabilitas hancur bersiap-siaplah koran menggali kuburannya sendiri dan dilupakan pembaca untuk selamanya. 

Jakarta, 25 Juni 2006