Skip to main content

Jurnalisme Siger Tengah, Bukan Berarti Takut


UPAYA
Pikiran Rakyat (PR) mengubah format sejak 2 Januari 2006 adalah sebagai tanda koran kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini berusaha menghindari kejumudan. Buktinya, kini “PR” dari segi format lebih ramping dengan bentuk kompak dan dari sisi visual lebih menarik (eye catching). 

Benar, seperti yang dikutip Syafik Umar: “Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri” (Pikiran Rakyat, 1/1). Sikap ini menandakan bahwa “PR” siap berubah dan akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman! 

Mudah-mudahan, perubahan “PR” bukan sebuah akhir dan final (establishment). Pakar komunikasi Deddy Mulyana dari Universitas Padajajaran dan Septiawan Santana dari Univestiras Islam Bandung secara khusus dalam artikelnya sudah mengomentari perubahan format “PR” (Pikiran Rakyat, 2/1).

Tetapi saya sebagai pembaca lebih mengamati “PR” pascaperubahan format dari sisi redaksionalnya. Ada dua hal yang mendasari saya perlu mengomentari dan memberi saran kepada “PR” dalam usianya yang delapan windu ini. 

Pertama, karena saya pembaca “PR” dan yang kedua karena alasan primordial. Saya adalah pituin warga Sunda yang merasa memiliki dan peduli dengan kelangsungan “PR” sebagai kebangaaan warga Jawa Barat. 

Jurnalisme Siger Tengah 

Dari pengamatan awam sebagai pembaca, perubahan “PR” memang tidak seagresif dan seakspansif koran lain. Dari segi redaksional, “PR” memang cenderung konservatif (hati-hati) dan menghindari pemberitaan bombastis. 

Dalam istilah H. Yoyo S. Adiredja (Pikiran Rakyat, 1/1), juranalisme yang dianut “PR” adalah juranalisme siger tengah. Artinya, jurnalisme yang berusaha mendudukkan berbagai persoalan secara proporsional dan bijak. 

Tetapi saya menilai, sikap konservatif setelah era reformasi berbeda dengan konservatif saat Orde Baru berkuasa. Konservatif pada era Orde Baru lebih dominan pada kebijakan pemerintah (top down) sedangkan konservatif atau kehati-hatian setelah era reformasi lebih banyak berupa kebijakan redaksional. Artinya, konservatif adalah pilihan atau ideologi dalam menyiarkan sebuah pemberitaan. 

Kini sensor dan resistensi bukan dari pemerintah seperti pada zaman Orde Baru tetapi dari masyarakat. Dalam pandangan saya, konservatif yang dipilih “PR” bukan berarti sebuah kekalahan atau takut tetapi sebagai ikhtiar untuk menciptakan harmoni. 

Kini, di saat ekonomi sulit dan konflik horizontal meluas, pembaca sudah jenuh dengan kekerasan dan berita-berita bombastis. Buktinya, sudah banyak tabloid berita/politik yang tumbang. Mereka tumbang karena semuanya mengandalkan berita yang bombastis dan akhirnya ditinggalkan pembacanya. 

Celakanya, jejak tabloid itu kini diikuti oleh beberapa harian lokal untuk mendongkrak oplah. Berita bombastis dan spekulatif menjadi andalannya. Terakhir, korbannya adalah harian Jawa Pos. Demi sebuah berita eksklusif seorang redakturnya membuat berita bohong dan seolah-olah telah terjadi wawancara dengan istri almarhum gembong teroris Azahari. 

Belakangan terbongkar, berita berseri itu adalah hasil imajinasi redakturnya. Sang redaktur dipecat dan pemrednya meminta maaf kepada publik. Kredibilitas hancur! 

Idealisme 

Saya masih percaya pada idealisme yang dikembangkan “PR” dalam mencerdaskan bangsa. Ini bisa dibuktikan dengan suplemen yang dibuat “PR”. Di saat koran lain mengembangkan suplemen yang mendulang iklan, “PR” lebih memilih sisipan yang tidak “basah” atau kering iklan. Misalnya saja sisipan Cakrawala, Belia, Mahasiswa, Khazanah, Teropong, Peer Kecil, Hikmah dan Gelora. Kecuali (mungkin) suplemen Otokir. 

Coba bandingkan dengan koran atau harian lain yang lebih memilih suplemen yang banyak mendatangkan pulus seperti jenis otomotif, elektronika, dan properti. Bahkan dalam suplemen ini mereka tidak lagi menganut fire wall (batas api) yang mencerminkan prinsip bahwa antara berita dan iklan termasuk advertorial harus dipisahkan secara tegas. Selain sebagai iklan terselubung suplemen jenis ini juga dapat menyesatkan pembaca. 

Syukur, “PR” tidak terseret untuk mengikuti syahwat kapitalisme dengan memanfaatkan halaman koran untuk mendulang iklan sebanyak-banyaknya dengan cara-cara tidak fair. Apalagi dengan cara menipu pembaca lewat suplemen. 

Saran 

Menyambut hari jadi “PR” ini saya menyarankan untuk dua hal. Pertama, saya berharap “PR” dapat menyajikan lebih banyak tulisan-tulisan berupa feature dari mulai halaman pertama hingga terakhir. Tulisan-tulisan human interest yang dikemas dalam feature menurut saya akan lebih menyentuh dan pesannya lebih bermakna kepada pembaca. 

Tulisan feature yang berdiri sendiri atau berupa cantelan dengan berita lainnya saya pikir cukup bermanfaat untuk pembaca. Feature yang bersifat lokalitas saya kira tidak sedikit di Jawa Barat yang luas ini. Banyak peristiwa atau sosok yang bisa dijadikan feature dan hingga kini tidak tergali. Minimal satu feature dalam setiap halaman saya kira sudah menambah bobot “PR”. Feature, selain lebih mengugah pembaca dalam beberapa hal juga cukup menghibur. 

Kedua, saya berharap “PR” juga mentradisikan penulisan nama jelas atau bayline dalam setiap pemberiatannya. Selain untuk mengenal penulis beritanya, nama jelas juga sebagai wujud dari kredibilitas pemberiataan. Nama jelas bisa menjadi jaminan bahwa berita itu layak baca dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebelumnya, harian KOMPAS sudah menerapkan itu. Tetapi belakangan tulisan byline semakin berkurang. Ada beberapa alasan yang berkembang. Byline dihapus karena memang beritanya bersifat keroyokan sehingga kalau ditulis nama jelas selain panjang berderet juga mengganggu visual atau layout. 

Alasan lain, tulisan seorang reporter banyak yang tidak memenuhi standar jurnalistik sehingga harus diolah kembali oleh redakturnya. Intinya, nama reporter itu tidak layak untuk ditulis karena kualitas penulisannya jelek. 

Dua alasan ini sebenarnya bisa diakomodasi. Filosofinya, setiap tulisan pasti ada penanggung jawabnya. Penulis utama namanya bisa ditulis jelas sementara penulis pendukung atau reporternya bisa ditulis dengan inisial di akhir tulisan. 

Byline bukanlah sekadar nampang nama atau gagah-gagahan. Tetapi di balik itu ada tujuan hebat yaitu memotivasi jurnalis bertangung jawab. Bahkan di beberapa media, baik lokal atau mancanegara sudah banyak wartawan yang berani mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail) di akhir tulisannya. 

“PR” sejauh ini baru menyertakan surat elektronik reporternya di suplemen Belia dan Mahasiswa. Mudah-mudahan pencantuman surel sejenis juga dapat dipraktikkan di rubrik atau berita lainnya. 

Terakhir, selamat ulang tahun Pikiran Rakyat. Semoga misi mencerdaskan bangsa menjadi prioritas di tengah godaan amplop dan kapitalisme yang merajalela.[] 

Jakarta, 21 Maret 2006

Comments

  1. Anonymous7:57 PM

    This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Post a Comment

Anda Berkomentar Maka Saya Ada

Popular posts from this blog

Bangsa Amnesia: Pers Indonesia Sudah sampai Stupid Dog?

Foto: Istimewa BELAKANGAN ini Indonesia diliputi peristiwa yang memiliki nilai berita serta nilai politik yang sangat tinggi. Ini sebuah rekor, karena sebelumnya Indonesia tidak pernah dibombardir peristiwa yang datang bertubi-tubi.  Kalau pun Indonesia banjir isu biasanya sangat berjarak. Mulai dari peristiwa kenaikan bahan bakar minyak, foto mesum anggota DPR Max Moein, putusan kontroversial pilkada Maluku Utara, blue energy Joko Suprapto, insiden Monas, penangkapan Muchdi Pr dan kontroversi kematian mahasiwa Universitas Nasional di Rumah Sakit Pusat Pertamina, saling tumpang tindih dalam memori bangsa Indonesia pekan-pekan ini.  Isu dan peristiwa ini tentu sangat seksi bagi pers. Media pun meliputnya dari berbagai angle dengan beragam narasumber plus berbagai kepentingan yang menyertainya. Newsroom benar-benar crowded ! Begitu juga pembaca media di Tanah Air.  Isu yang datang bertubi-tubi tersebut tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimbang, merenun...

Rudiantara atawa Mpok Minah?

Foto: Instagram KETIKA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara memutuskan memblokir sejumlah fitur di beberapa platform media sosial khususnya Facebook, Instagram dan WhatsApp, pikiran saya langsung melayang ke sosok Harmoko, sang menteri penerangan legendaris yang juga berkantor di gedung yang sama. Batin saya langsung berucap. Ehm, Orde Baru kembali! Zaman Orba lebih dikenal sebagai rezim pembredelan. Nah sekarang lebih dikenal sebagai era pemblokiran. Kalau zaman Orba institusi yang dibredel atau dibungkam adalah barang nyata (tangible) seperti koran, tabloid atau majalah. Hasilnya pun sangat nyata: media mati, tidak terbit dan karyawannya kocar-kacir kelayapan menyari pekerjaan baru atau berkompromi dengan rezim menyalin rupa dengan melahirkan media baru. Nah, di zaman internet sekarang yang dikenal era industri 4.0 dan era sosial 5.0, pemblokiran seheroik apapun tidak ada gunanya. Alias tidak efektif. Karena yang diblokir mirip hantu atau mungkin tuyul ataw...

Berahi Ibu Dewan

KACA kamar hotel Room 318 yang tingginya bersaing dengan menara milik sebuah bank nasional yang ikonik di sampingnya, berembun. Padahal dalam kondisi normal kaca itu tembus pandang dan aktivitas di kantor sebelah terlihat jelas bila krei tak ditutup. Hujan yang mengguyur Ibu Kota sejak tadi pagi membuat siapapun membeku. Termasuk Ibu Dewan yang sejak pukul 13.00 hingga 16.45 masih telanjang. Keringat penuh berahi yang tumpah dan membasahi sprei putih serta bed cover sempat disingkirkan dengan kaki kekuatan penuh dan terjuntai di samping ranjang sebelah kanan, terpaksa ditarik kembali dengan kaki yang sama. Entah sudah berapa kali telepon genggam berteriak dan bunyi notifikasi Whatsapp yang masuk hampir berselang dua menit. Ibu Dewan lupa mematikan hapenya. Mencoba meregangkan seluruh tubuhnya sambil melenguh seperti kucing betina habis bersetubuh. Ibu Dewan masih merasakan linu di sebagian tubuhnya. Satu botol air mineral 500 ml diteguknya hampir tandas kemudian kembali membanting tub...