Skip to main content

Ketika Penghibur Melek Politik

Sinar Harapan, Sabtu 13 September 2003

BEBERAPA pekan terakhir, sejumlah tayangan infotainment di televisi partikulir mengusung isu yang lain dari biasanya. Bila selama ini tayangan hiburan tersebut penuh dengan isu kawin-cerai dan kisah cinta para selebriti, pekan-pekan terakhir agak berbeda. Sejumlah infotainment lebih banyak menyoroti kiprah para pesohor itu dalam bidang politik.

Sebut saja Anwar Fuadi. Pekerja sinetron ini lebih dulu membuat heboh dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Selatan, kendati akhirnya gagal karena minus dukungan. Gagal menjadi gubernur bukan berarti mundur jauh melainkan nekat mencalonkan untuk posisi nomor satu di Tanah Air. Anwar yang Ketua Umum Persatuan Aktor dan Aktris Sinetron Indonesia (Parsi) ini mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan mengikuti konvensi Partai Golkar.

Pelawak Dedi Miing Gumelar juga tak mau kalah. Pengocok perut dari Grup Bagito ini mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Provinsi Banten. Namun belakangan ia terpaksa membatalkan niatnya karena dalam peraturan tidak membolehkan seseorang yang tinggal di luar Banten dan tidak mempunyai kartu tanda penduduk Banten mencalonkan diri. Padahal, Miing banyak mendapat dukungan dari warga Banten.
Artis lain yang juga serius terjun ke dunia politik adalah Nurul Arifin. Mahasiswa extention ilmu politik Universitas Indonesia dan aktivis perempuan ini memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar. Kendati dijauhi sejumlah teman sesama aktivis karena masuk Golkar, istri wartawan Mayong Suryo Leksono ini tak gentar untuk berkampanye bagi Partai Beringin.

Artis lain yang juga merambah politik adalah Rieke Diah Pitaloka. Artis yang juga mahasiswa program master filsafat UI ini memutuskan untuk masuk Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan Emilia Contessa lebih memilih Partai Persatuan Pembangunan. Sebelumnya artis Wanda Hamidah dan Pong Harjatmo telah lebih dulu masuk Partai Amanat Nasional.

Masuknya para selebriti ke dunia politik sebenarnya cukup menggembirakan, kendati pada masa Orde Baru juga tak sedikit para pesohor yang terjun ke dunia politik. Misalnya tokoh musik dangdut Rhoma Irama yang sempat duduk sebagai anggota MPR mewakili Partai Golkar dan aktor Sophan Sophiaan yang sempat mengecap sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan pada era reformasi sempat menjadi anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pada masa itu hanya beberapa orang saja yang konsisten. Selebihnya mereka masuk dunia politik hanya untuk mencari aman sebagai akibat pemerintahan yang otoriter.

Tetapi di era reformasi ini, selebriti yang masuk kancah politik lebih didorong karena terbuka peluang dan kesempatan yang didukung bekal pendidikan yang cukup bagus. Mereka tidak hanya mengandalkan keartisannya tetapi juga otak dan perilakunya selama ini di masyarakat.

Tidak salah bila seorang selebriti masuk dunia politik Di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, bintang film menjadi politikus bukan barang yang aneh. Misalnya saja Amerika sempat dipimpin Ronald Reagen (92), seorang presiden yang mantan aktor koboi. Aktor Clint Easwood (73) pernah menjabat sebagai Walikota Carmel, California, dan mendiang aktor Sony Bono pernah menduduki kursi Walikota Palm Springs. Di tingkat Asean, Filipina juga pernah dipimpin mantan aktor Josef Estrada. Paling mutakhir di Amerika, aktor laga Arnold Schwarzenegger mencalonkan diri sebagai Gubernur California dan telah mengikuti pemilihan 7 Oktober lalu.
Bagi seorang selebriti, masuk dunia politik adalah selangkah lebih maju dari profesi lain. Bahkan seorang pengamat politik dari Amerika menyebutkan, gelar magna cum laude dari Harvard saja tak bisa menandingi langkah para selebriti masuk dunia politik. Artinya, buat seorang selebriti untuk masuk dunia politik tak harus mengeluarkan biaya banyak bila dibandingkan dengan calon lain. Sebab mereka tak harus mengeluarkan biaya besar. Karena sosok dan aktivitas artis bagi sebuah media sudah menjadi berita.

Ini bisa dicontohkan dengan kasus di Indonesia. Para selebriti tak harus sibuk membuat konferensi pers yang megah. Bahkan para wartawan tanpa diundang menyatroni rumah mereka. Ini berbeda dengan calon lain dari profesi lain yang harus mengeluarkan biaya banyak hanya untuk sekadar jumpa wartawan. Belum lagi biaya ekstra untuk iklan di media massa yang sangat mahal. Lihat saja Surya Paloh, untuk kampanye pencalonan dirinya sebagai presiden melalui konvensi Partai Golkar ia harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 1 miliar untuk kunjungan ke daerah plus pesawat jet pribadi jenis BAE.

Beruntunglah menjadi selebriti. Namun sayangnya, kesempatan publikasi dan kampanye gratis tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh para selebriti. Mereka masih terjebak pada pertanyaan wartawan yang juga cenderung bodoh. Misalnya soal dikotomi gender, dukungan keluarga, dan alasan masuk partai.
Padahal sebenarnya ada yang lebih penting dari sekadar itu, yakni masalah substansi partai seperti program kerja dan visi perjuangan. Seorang Arnold Schwarzenegger saja dalam setiap pertemuan dengan wartawan secara lantang selalu menyebutkan program kerjanya yang utama adalah: menyelamatkan California dari kebangkrutan keuangan. Sayang, selebriti kita masih miskin visi dan program kerja.

*Penulis adalah Periset di Lembaga Kajian Media Massa dan Kebudayaan di Bogor, Jawa Barat.

Comments

Popular posts from this blog

Lumpur Lapindo versus Lumpur Sidoarjo

BILA mencermati berita televisi selama hampir lima bulan terakhir ini--seputar pemberitaan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas--muncul dua versi istilah yang menonjol, "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo".  Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lumpur panas dari PT Lapindo Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie. ANTV dan Lativi lebih memilih istilah "lumpur sidoarjo". Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, TPI, Metro TV, Trans TV dan TV7 menggunakan sebutan "lumpur lapindo".  Uniknya, TVRI yang selama 32 tahun dituding sebagai organ Orde Baru malah lebih berani menyebut “lumpur panas lapindo”. Bagi sebuah organisasi media, pemilihan istilah itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam melainkan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan motif-motif tertentu. Sebab organisasi media pada dasarnya adalah tempat bertarungnya berbagai wacana.  News room yang menggunakan istilah ...

Rudiantara atawa Mpok Minah?

Foto: Instagram KETIKA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara memutuskan memblokir sejumlah fitur di beberapa platform media sosial khususnya Facebook, Instagram dan WhatsApp, pikiran saya langsung melayang ke sosok Harmoko, sang menteri penerangan legendaris yang juga berkantor di gedung yang sama. Batin saya langsung berucap. Ehm, Orde Baru kembali! Zaman Orba lebih dikenal sebagai rezim pembredelan. Nah sekarang lebih dikenal sebagai era pemblokiran. Kalau zaman Orba institusi yang dibredel atau dibungkam adalah barang nyata (tangible) seperti koran, tabloid atau majalah. Hasilnya pun sangat nyata: media mati, tidak terbit dan karyawannya kocar-kacir kelayapan menyari pekerjaan baru atau berkompromi dengan rezim menyalin rupa dengan melahirkan media baru. Nah, di zaman internet sekarang yang dikenal era industri 4.0 dan era sosial 5.0, pemblokiran seheroik apapun tidak ada gunanya. Alias tidak efektif. Karena yang diblokir mirip hantu atau mungkin tuyul ataw...

Jeng Susi

Ilustrasi: Radar Sukabumi DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, janda didefinisikan sebagai wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suami.  Ada banyak jenis janda di antaranya janda berhias , yaitu janda yang belum beranak. Selanjutnya ada janda kembang sebutan untuk janda muda yang cantik dan belum beranak.  Berikutnya dikenal janda muda yaitu janda yang usianya masih relatif muda dan terakhir janda tebal , yaitu janda yang kaya dari sisi materi atau dalam istilah anak muda jaman kiwari disebut janda tajir .  Namun entah istilah apa yang cocok untuk para janda yang tergabung dalam Paguyuban Janda Indonesia (PJI), sebuah organisasi yang baru didirikan enam bulan silam itu. Dan para pengurus PJI memang tidak perduli dengan sebutan atau stempel yang akan diberikan masyarakat.  Buat mereka istilah hanya akan memperpanjang kosa kata di kamus dan hanya akan menjadi permainan wacana pengamat sosial yang mencari popularita...