Oleh: Yayat R Cipasang MASA tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo berakhir 8 April lalu. Kini pemerintah menggantinya dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Badan ini dikukuhkan dengan Peraturan Presiden No. 14/2007. Badan ini lebih powerful, terstruktur, dan tugas-tugas personelnya lebih jelas. Pemerintah beralasan, penanganan semburan lumpur dari sumur Lapindo Inc. yang berdampak kepada ekonomi dan sosial masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur tidak cukup hanya ditangani sebuah tim. BPLS atau BPLL Penulis tidak mempermasalahkan biaya untuk BPLS yang dicomot dari APBN. Juga tidak mempermasalahkan personelnya yang banyak diragukan kapasitas serta kapabilitasnya. Boro-boro usil mempermasalahkan Ketua BPLS Sunarso, seorang jenderal yang dekat dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Keluarga Bakrie adalah pemilik Lapindo Inc. Yang membuat penulis gusar adalah kenapa namanya BPLS bukan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLL) atau BPL2? Adakah motif sistematis di balik na
"Semua harus ditulis. Apa pun.... Jangan takut tidak dibaca atau diterima penerbit. Yang penting tulis, tulis dan tulis. Suatu saat pasti berguna." --Pramoedya Ananta Toer, Menggelinding 1, 2004)